Denpasar, SuaraRestorasi.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini telah mengalami perpanjangan hingga tanggal 2 Agustus 2021. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (25/7/2021) malam.
Perpanjangan PPKM dilakukan dengan sejumlah penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Ditengah situasi yang sulit ini banyak terdengar teriakan-teriakan masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Sebagian masyarakat merasa dirugikan karena ruang gerak mereka untuk menyambung hidup dibatasi oleh pemerintah.
Ketua Fraksi NasDem – PSI DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiada menyampaikan bahwa ditengah situasi pandemi ini segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti mengalami pro dan kontra di masyarakat, akan tetapi kita sebagai masyarakat harus tetap melihat dari sisi positifnya.
“Pemerintah kita telah berupaya maksimal dalam menangani pandemi covid-19 ini. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki perhitungan yang matang dari berbagai aspek. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap segala kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pastilah merupakan upaya yang terbaik yang bisa dilakukan untuk saat ini.” Ujarnya.
Ketua Fraksi NasDem – PSI DPRD Kota Denpasar
Perpanjangan PPKM Level 4 ini tentunya memberikan dampak bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. “Di tengah situasi sulit seperti ini masyarakat yang membutuhkan bantuan harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah.” Kata Gung Widiada.
Dalam upaya membantu masyarakat, Gung Widiada juga menekankan untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan secara profesional dan cepat. Dalam hal ini pemerintah dapat berkoordinasi dengan Kelian Banjar dan Kepala Lingkungan masing-masing daerah untuk mendapatkan data yang riil. Sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berdasarkan data riil yang telah dicatat. Menurutnya, database masyarakat ini menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah untuk memudahkan pemberian bantuan kepada masyarakat sampai ke daerah pelosok.
Agung Widiada yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum DPW Partai NasDem Bali ini menegaskan bahwa setelah dilakukannya pendataan masyarakat yang profesional, dana yang dianggarkan oleh pemerintah juga harus cepat di distribusikan ke masyarakat.
“Setelah pencatatan, dana harus langsung cepat turun ke masyarakat. Saya kira, dana pemerintah terlalu lama mengendap untuk tidak di distribusikan ke masyarakat. Dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan. Jangan sampai terkesan ada rumor dana ini “dari mereka untuk mereka” dan ketika oknum-oknum tersebut ditanya seketika langsung mengeluarkan argumentasi yang sangat diplomatis. Hal ini harus sangat diperhatikan, karena ini menyangkut kehidupan seluruh lapisan masyarakat.” Tegasnya.
Pendistribusian bantuan pemerintah yang cepat dan transparan adalah harapan masyarakat untuk dapat bertahan hidup disituasi pandemi yang sulit ini. Semua pihak harus saling bahu membahu untuk membantu masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, menjadilah seorang manusia seutuhnya yang benar, berpikir dan bersikap seperti manusia yang benar. Sikap seorang manusia yang benar ketika kita dapat melewati lintas batas sosial, kultural, dan politik itulah manusia. Berempati dan simpati tanpa adanya unsur kepentingan politik atau pencitraan kapada masyarakat” Pungkas Gung Widiada (sr-gs)