Foto: Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buleleng Made Suparjo.
Buleleng, SuaraRestorasi.com
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buleleng Made Suparjo angkat bicara mengenai rencana pangalokasian sebanyak minimal 40 persen anggaran untuk infrastruktur di APBD Kabupaten Buleleng dan memberikan catatan kritis.
Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Buleleng sedang menyusun proyeksi anggaran infrastruktur jangka menengah 2022-2027. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk infrastruktur pun ditingkatkan hingga 40 persen di tahun 2027 mendatang.
Penyesuaian pengelolaan APBD Kabupaten Buleleng ini sebagai persiapan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.’
Terkait hal itu Suparjo mengatakan bahwa harus ada penjabaran dari 40 persen anggaran untuk infrastruktur tersebut. Jika 40 persen anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Puspem (Pusat Pemerintahan) Kabupaten Buleleng maka rencana itu pasti tidak akan disetujui.
“Kalau menyangkut infrastruktur kan banyak. Apakah infrastrukturnya yang ada hubungannya dengan pertanian, apakah ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi harus ada penjabarannya dari 40 persen anggaran untuk infrastruktur tersebut. Kalau 40 persen untuk Puspem saja pasti tidak akan disetujui itu. Nantikan ada pengembangannya apa,” ungkap Suparjo belum lama ini.
Politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini. kemudian memberikan masukan agar membuat kajian-kajian terkait pengalokasian 40 persen anggaran untuk infrastruktur tersebut. Suparjo juga menyoroti sektor pertanian yang ia nilai lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Kalau umpannya sekarang seperti sektor pertanian, apa yang dibutuhkan Buleleng di sektor itu? Kan menyangkut infrastruktur juga. Ya mungkin perlu nanti dikaji. Itu kan artinya saluran-saluran yang ada hubungannya dengan irigasi. Karena umpamanya saluran-saluran dari pertanian itu tidak baik, di satu sisi pemerintah mengharapkan swasembada beras, gimana bisa terwujud?,” paparnya.
“Biar tidak artinya, gembar gembornya pertanian organik, begini begitu, tapi di satu sisi apa yang menjadi kebutuhan petani itu tidak diperhatikan kan mubasir programnya itu,” pungkas politisi NasDem yang maju nyaleg ke DPRD Buleleng itu. (sr)