Foto: Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene (tengah) bersama Walikota Denpasar IGN Jaya Negara (kanan).
Denpasar, SuaraRestorasi.com
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan baik menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi harus bekerja sama agar jangan sampai kasus PMI ilegal seperti di Kamboja terulang kembali.
“Perlu adanya sinergitas antar pihak pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi kasus modus penipuan PMI seperti di Kamboja beberapa hari silam,” kata Felly seusai memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR di Denpasar, Bali, Senin (8/5/2023).
Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga menyoroti adanya iklan-iklan liar yang akhirnya mengakibatkan korban PMI ilegal. Ia meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa duduk bersama membicarakan pengawasan perlindungan PMI.
“Menurut saya untuk mencegah hal tersebut, yang pertama adalah iklankan bagaimana prosedur untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Selanjutnya, prosedur seperti apa yang illegal. Jangan juga menutup keluhan masyarakat yang menyebut birokrasi lamban dan terlalu berbelit-belit,” tegas Felly.
Felly mengatakan sosialisasi tentang prosedur menjadi PMI penting untuk diketahui calon PMI sebelum mereka ditempatkan di luar negeri. Komisi IX DPR akan mengundang Kemenaker, BP2MI dan Dirjen Imigrasi untuk duduk bersama mengklasifikasikan persoalan PMI.
“Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri. Kalau bekerja sendiri banyak lubangnya yang masyarakat itu tidak tahu. Misalnya dia bekerja di mana, siapa penanggung jawabnya, apakah G to G atau B to B. Ini penting untuk diketahui calon PMI, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Felly. (sr)