Foto: Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Gede Widiada dan jajaran berfoto bersama Plt. Kepala Dinas Disdikpora. Gusti Ngurah Eddy Mulya dan jajaran.

Denpasar, SuaraRestorasi.com

Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan di Kota Denpasar termasuk kondisi sekolah-sekolah di Ibukota Provinsi Bali ini yang mengalami kerusakan dan segera butuh perbaikan.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Denpasar, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar serius mengawal dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah agar segera ada perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

Untuk itu, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar pada Selasa (19/1/2022) mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar di Jalan Mawar Denpasar.

Rombongan dipimpin Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Gede Widiada yang akrab disapa Gung Widiada bersama jajaran diantaranya Emiliana Sri Wahjuni (Sekretaris), Wayan Gatra (Bendahara) Agus Wirajaya (Anggota) dan Made Yogi Arya Dwi Putra (Anggota). Kedatangan mereka diterima langsung Plt. Kepala Dinas Disdikpora. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si., bersama jajaran.

“Kehadiran kami di Disdikpora menindaklanjuti hasil turun ke SDN 12 Sesetan yang sekolahnya mengalami kerusakan dan butuh segera perbaikan. Kami ingin berkomunikasi dan berkordinasi untuk mengawal aspirasi perlunya segera perbaikan bagi sekolah-sekolah terutama SD yang mengalami kerusakan,” kata Gung Widiada.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar yang membidangi pendidikan ini mengungkapkan Disdikpora merupakan salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang punya peran vital. Terlebih juga di masa pandemi Covid-19 dengan adanya berbagai tantangan di sektor pendidikan.

Seperti terbatasnya pendidikan tatap muka (ofline) yang sebelumnya sepenuhnya digantikan dengan pembelajaran daring (online) walaupun kini sudah kembali bisa sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Adanya sekolah-sekolah rusak seperti SD yang belum mendapatkan prioritas anggaran perbaikan juga menjadi persoalan tersendiri. Sebab memang di masa pandemi ini anggaran pemerintah sangat terbatas, ada refocusing, pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi dan anggaran di sektor pendidikan juga jelas terdampak.

Minimal anggaran 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk sektor pendidikan sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang sudah terpenuhi di Denpasar, namun kebutuhan anggaran pendidikan jauh di atas itu dan banyak program serta kebutuhan sektor pendidikan yang belum tersentuh salah satunya terbatasnya anggaran untuk perbaikan sekolah.

“Kami pahami kondisi keuangan pemerintah, tapi kami tetap mendorong sektor pendidikan harus jadi prioritas. Perbaikan sekolah harus tetap prioritas dianggarkan di APBD 2023,” tegas Gung Widiada.

Di sisi lain politisi NasDem ini juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Denpasar dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di tahun 2021 lalu. Kesuksesan itu diharapkan dapat ditingkatkan bahkan dipertahankan di PPDB 2022 mendatang.

“Pemkot Denpasar jadi objek belajar kabupaten lain khususnya dalam pengelolaan PPDB, itu saya berikan apresiasi,” pungkas politisi senior yang juga panglingsir Puri Peguyangan Denpasar ini.

Sementara itu sebelumnya dalam pertemuan ini Plt. Kepala Dinas Dikpora. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si., memaparkan kondisi rencana program perbaikan sekolah di Denpasar.

Eddy Mulya mengungkapkan saat draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar tahun 2022 dicanangkan perbaikan infrastruktur sekolah di 26 SD di Kota Denpasar dengan total kebutuhan anggaran 101 miliar.

Namun dalam pembahasan RAPBD itu hingga disahkan menjadi APBD, usulan tersebut terkoreksi sehingga menjadi hanya perbaikan di 11 SD saja dengan total pagu anggaran Rp 47 miliar. Koreksi anggaran yang cukup besar dikarenakan kondisi keuangan Pemkot Denpasar di masa pandemi dimana pendapatan daerah menurun drastis dan adanya recofusing anggaran.

Daftar 11 SD yang mendapatkan program perbaikan di 2023 yakni SDN 10 Sanur, SDN 1 Sumerta, SDN 26 Pemecutan, SDN 1 Pedungan, SDN 2 Seragan, SDN 3 Pemecutan, SDN 9 Sesetan, SDN 4 Ubung, SDN 5 Ubung, SDN 8 Sumerta, dan SDN 2 Dangin Puri. Sedangkan 15 SD lainnya belum bisa dianggarkan perbaikan salah satunya SDN 12 Sesetan yang kondisinya sempat ditinjau langsung Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar.

“Semoga kondisi perekonomian membaik di 2023 dan sekolah yang belum mendapatkan perbaikan bisa kita anggarkan,” terang Eddy Mulya.

Selain itu rencana pembangunan 2 SMP Negeri baru di tahun 2023 juga terkoreksi. Awalnya dicanangkan akan dibangun 2 SMP Negeri baru. Pertama, SMP Negeri 15 di Desa Sidakarya untuk mengcover wilayah Kelurahan Panjer, Renon, dan Sidakarya. Kedua, SMP Negeri 16 akan dibangun di Padangsambian Kaja.

Namun hanya satu yang dianggarkan di APBD 2023 dan akan segera dibangun yakni SMP Negeri 15 di Desa Sidakarya dengan total pagu anggaran Rp 40 miliar. “Untuk pembangunan SMP baru dari dua tinggal 1, tinggal SMP 15 pagu Rp 40 miliar” ungkap Eddy Mulya.

Mendengar penjelasan Kadisdikpora jajaran Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar mengaku dapat memahami kondisi yang ada namun tetap berharap di tahun 2023 SD yang masih tercecer belum mendapatkan anggaran perbaikan harus diprioritaskan termasuk pembangunan SMP baru. (sr-na)

Bagikan Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *